Usul Tambahan Bansos Rp 16,23 Triliun: Beras 10 Kg dan Minyak 2 Liter Mengalir ke 22 Juta Penerima
KABARINDOTOP - Usul Tambahan Bansos Rp 16,23 Triliun: Beras 10 Kg dan Minyak 2 Liter Mengalir ke 22 Juta Penerima.
Pimpinan DPR usulkan tambahan bansos senilai Rp 16,23 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg dan minyak 2 liter per bulan. Simak detail penerima dan tujuannya.
Pimpinan DPR Usulkan Tambahan Bansos Senilai Rp 16,23 Triliun, Termasuk Beras 10 Kg dan Minyak 2 Liter
Angin segar berhembus bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial (bansos). Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan proposal tambahan anggaran bansos yang tidak tanggung-tanggung nilainya: Rp 16,23 triliun.
Proposal yang dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global. Jika disetujui, bansos yang mengalir ke masyarakat bukan sekadar angka di rekening, tetapi dalam bentuk yang lebih nyata: beras dan minyak goreng.
“Kami mengusulkan tambahan bansos sebesar Rp 16,23 triliun. Ini termasuk untuk penambahan jumlah penerima bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), serta penambahan komoditasnya,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Layaknya tamu yang datang dengan membawa oleh-oleh yang berlimpah, usulan dari DPR ini mencakup beberapa paket bantuan. Pertama, adalah penambahan volume bantuan pangan. Setiap KPM diusulkan mendapat jatah beras 10 kilogram (kg) per bulan, naik dari alokasi sebelumnya. Tak ketinggalan, minyak goreng curah sebanyak 2 liter juga akan menambah deretan bantuan yang diterima.
“Jadi ada tambahan beras 10 kg dan minyak 2 liter. Itu untuk 22 juta KPM. Itu yang kita usulkan,” jelas Dasco.
Selain "oleh-oleh" tambahan pangan, DPR juga mengusulkan penambahan jumlah penerima bansos tunai. Sebanyak 600.000 KPM baru diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima PKH. Dengan demikian, total penerima PKH akan melesat dari 10 juta KPM menjadi 10,6 juta KPM.
Usulan ini, bagai dua sisi mata uang, tentu membutuhkan kajian yang mendalam. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, akan menimbang setiap butir usulan dengan cermat. Anggaran sebesar itu bukanlah angka main-main, tetapi merupakan cerminan dari komitmen negara untuk terus hadir di tengah denyut nadi perekonomian keluarga prasejahtera.
Harapannya, bantuan yang lebih besar dan menyasar lebih luas ini dapat menjadi bantalan sosial yang efektif. Dengan tambahan beras dan minyak di meja makan, serta perluasan jangkauan bantuan tunai, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga. Pada akhirnya, langkah ini bukan hanya tentang angka triliunan, tetapi tentang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan, dari pusat hingga ke pelosok negeri.